Maritim-Manado, lintas10.com-Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan United Development Program (UNDP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar pertemuan tingkat pejabat tinggi (_Senior Official Meeting/SOM_) ke-3 Archipelagic and Island States Forum. Kali ini pertemuan itu digelar pada Hari Rabu (31-10-2018) di Manado, Sulawesi Utara.
Setelah melewati diskusi yang panjang, akhirnya 17 delegasi yang menghadiri SOM AIS ke-3 tersebut menyepakati draft Deklarasi Manado pada Hari Rabu (31-10-2018). Deklarasi tersebut berisi tentang detil pembentukan forum AIS. Negara-negara tersebut antara lain: Filipina, Jepang, Cabo Verde, Kuba, Fiji, Guinea Bissau, Siprus, Indonesia, Jamaica, Papua New Guinea, Saint Kitts and Navis, Seychelles, Singapore, Malta, Timor Leste, Srilanka dan Inggris.
Dokumen ini rencananya akan didiskusikan lebih lanjut dan diumumkan pada pertemuan tingkat Menteri forum AIS yang akan dipimpin oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan di Grand Kawanua International Conference, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1-11-2018). Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa yang memimpin rapat tersebut menyambut baik kesepakatan itu. “Kita ingin menggalang kerja sama konkret untuk menangani masalah-masalah utamanya manajemen laut yang baik, sampah plastik laut yang kita hadapi sebagai negara maritim,” jelas dia
Lebih jauh, kesepakatan para peserta tidak terlepas kekhawatiran para delegasi mengenai urgensi penanganan isu tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, konservasi laut serta ekonomi biru yang melatar belakangi pembentukan forum AIS. Kekhawatiran ini seperti diungkapkan oleh delegasi dari Malta Stephen Borr. “Saya rasa kerja sama konkret dalam bentuk penguatan kapasitas, misalnya untuk isu mitigasi perubahan iklim perlu ditambahkan secara detil dalam butir Deklarasi Manado,” usulnya saat mendiskusikan draft Deklarasi Manado.
