Maritim-Tanjung Pinang,lintas10.com- Wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya merupakan daerah yang terus menerus terpapar pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di Selat Malaka setiap musim utara yang dimulai dari bulan September sampai dengan Maret setiap Tahun.
Untuk mengecek kesiapan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan masyarakat dalam menggugat perusakan lingkungan di wilayah laut dan pesisir di Kepulauan Riau sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah disepakati oleh 3 (tiga) Negara (Indonesia- Malaysia- Singapura), Kemenko Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat koordinasi di Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Aparat Penegak Hukum, Swasta dan Organisasi Masyarakat, Selasa (9-10-2018).
Rakor ini merupakan tindak lanjut rapat “The National Workshop on IMO Civil Liability and Compensation Conventions” yang merupakan kerjasama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dengan International Maritime Organization (IMO) dan diselenggarakan di Denpasar Bali, pada tanggal 18-21 September 2018.
Secara teknis menurut Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Diaz Araujo, Rapat Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kepulauan Riau untuk Mengajukan Klaim Ganti Rugi atas Kerusakan Lingkungan dan Sosio- Ekonomi di Selat Malaka Akibat Tumpahan Minyak dari Kapal di wilayah Kepulauan Riau.
“Kita pilih Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokasi rakor karena wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya merupakan daerah yang secara terus menerus yang terpapar pencemaran lingkungan laut akibat dari tumpahan minyak di Selat Malaka,” ujarnya menjelaskan.
