SIAK, lintas10.com- Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Plt Bupati Siak Tahun 2017 terkait bidang sektor ekonomi kerakyatan. Khususnya pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan industri kecil. Senin (18/4/2018).
Fraksi PDI-P berharap melalui penganggarannya dalam APBD Kabupaten Siak sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum tergambarkan secara jelas dalam LKPJ Bupati tahun 2017.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Siak perlu lebih mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat terutama maayarakat kecil dengan tidak hanya memberikan bantuan berupa keuangan sebagai penguatan modal saja, namun dari segi pemasarannya perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap potensi ekonomi masyarakat yang telah terinventarisir dan segera melakukan penggalian potensi yang dimiliki masyarakat agar lebih terorganisir. Sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk bergerak dan maju.
Selain itu fraksi partai berlambang banteng itu juga menyoroti bidang ketenagakerjaan, mereka meminta perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Siak untuk menjadi mediator yang baik dalam penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan, sehingga dapat mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.
“Fraksi kami kerap mendapatkan keluhan terhadap perlakuan perusahaan yang mengabaikan hak-hak para pekerja sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan tak jarang hal tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pengusaha dengan pekerja. Apalagi persoalan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang penting untuk di tangani secara serius oleh pemerintah Kabupaten Siak, mengingat hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan merupakan hak azasi yang perlu dilindungi dalam upaya memperoleh penghasilan yang layak,” ungkap Ketua Fraksi Oloan Munte.
